Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira dalam rilisnya, Rabu (13/01/2010)mengatakan, semua rencana aksi program kerja 100 hari sector ESDM pada hari ke-75 yaitu 7 Januari 2010 telah melebihi target ukuran keberhasilan dengan kriteria sangat memuaskan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.  Program Kerja 100 Hari yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM meliputi 4 program dengan 9 rencana aksi (7 rencana aksi penanggung jawab Kementerian ESDM, 1 rencana aksi penanggung jawab Kementerian meneg BUMN, dan 1 rencana aksi penanggung jawab Kementerian Menko Perekonomian).

Secara garis besar, papar Sutisna, pencapaian dari rencana aksi sector ESDM dari 8 rencana aksi tersebut hingga H-25 adalah sebagai berikut:

Program Jaminan Pasokan Energi dengan 4 rencana aksi.  Pertama, pemenuhan BBM dalam negeri khususnya Indonesia Bagian Timur (IBT) dengan status kemajuan 80%.   Sebagai program revitalisasi sistem distribusi BBM untuk lima tahun ke depan, telah disusun langkah-langkah pengamanan distribusi BBM wilayah IBT diantaranya menghidupkan kembali backloading Depot Biak serta pembangunan terminal transit Bau-Bau, dan akan memberlakukan harga yang sama di seluruh AMPS untuk BBM bersubsidi di seluruh Indonesia pada tahun 2010. 

Kedua, perencanaan Pasokan Gas Bumi untuk Keperluan Domestik, dengan status kemajuan 92%.  Saat ini, telah selesai disusun Necara Gas, konsep Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional, rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Alokasi Gas Bumi.

Ketiga, penerbitan PP dan Permen ESDM tentang Pasokan Batubara Dalam Negeri (DMO), dengan status kemajuan 95%.  Saat ini RPP telah diharmonisasi dan disampaikan kepada Presiden serta telah diterbitkan Permen ESDM No.34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2009. 

Keempat, penerbitan Perpres tentang Proyek Percepatan Pembangtunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II, dengan status kemajuan 100% (selesai).

Saat ini telah terbit Perpres No.4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas.

Program Sistem Harga Energi yang Kompetitif, dengan rencana aksi yaitu penerbitan Perpres tentang Harga Patokan Pembelian Listrik Dari Panas Bumi, dengan status kemajuan sebesar 100% (selesai).  Saat ini telah ditandatangani Permen ESDM No. 32/2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi pada tanggal 4 Desember 2009.

Untuk program ketahanan energi, dilakukan tiga rencana aksi, yaitu: Pertama, perumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkat korporat PT PLN, dengan status kemajuan sebesar 90%.  Sekarang ini telah dilakukan rapat finalisasi di kantor Menko Perekonomian pada tanggal 30 Desember 2009 dengan hasil penyempurnaan atas Rancangan Perpres dan telah disampaikan kepada Presiden.

Ketiga, penuntasan reorganisasi PLN dan Pertamina (Penanggung Jawab Kemeneg BUMN). Sudah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2009 Nota Kesepahaman Bersama antara KESDM dan Kemeneg BUMN dalam rangka restrukturisasi (reorganisasi) PLN dan Pertamina. Kemeneg BUMN sebagai penanggung jawab rencana aksi tersebut.

Ketiga, pemanfaatan Coal Bed Methane melalui penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011, dengan status kemajuan sebesar 100% (selesai). Saat ini telah dilakukan penerbitan juklak berupa pencetakan buku Pedoman Pengusahaan Gas Metana Batubara dan telah dilakukan finalisasi Draft Kontrak CBM yang memuat tentang penyesuaian terms and conditions.

Program pengalihan sistem subsidi BBM, pupuk dan listrik, dengan rencana aksi  perumusan pengalihan sistem subsidi BBM, pupuk dan listrik (Penanggung jawab Kemenko Perekonomian) dengan status kemajuan sebesar 85%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah, untuk subsidi BBM telah disusun rencana penerapan sistem distribusi tertutup dan dibahas lintas unit pada tanggal 23 Desember 2009.  Kedua, untuk subsidi listrik, telah disusun Konsep Road Map Rasionalisasi Subsidi Listrik dan dibahas lintas unit pada tanggal 23 Desember 2009.  (MNC-05)